Formasi Polhut Laris Manis

Kamis, 02 Desember 2010

Sedangkan yang laris manis kedua juga terdapat pada formasi SMK untuk tenaga arsiparis. Jurusan yang diterima untuk formasi Arsiparis, yakni SMK/SMEA Administrasi Perkantoran/Tata Buku/Akuntansi/Keuangan/Sekretaris. Jumlah yang akan diterima sebanyak 8 orang, yang mendaftar sebanyak 231 orang. Atau untuk bisa lulus, peserta tes mesti mengalahkan 28 orang peserta lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Seluma, H Budi Hermanto SH MH melalui Sekretaris Panitia Penerimaan CPNS Seluma, Drs Hendri Kusyanto membenarkan banyaknya pendaftar 2 formasi SMK itu. Dijelaskannya, pihaknya sudah merekap semua daftar dan berkas peserta tes yang masuk. Sebelumnya awalnya jumlah pelamar sebanyak 1766 namun kemudian setelah diteliti ulang bertambah menjadi 1767.

PNS Kerja Permanen, Gaji Sampai Rp 5 Juta

Kamis, 02 Desember 2010 

HERWAN SALEH, Seluma
KEMARIN merupakan hari yang paling membahagiakan bagi PNS. Karena setiap tanggal 1 tiap bulan merupakan waktu gajian. Demikian pula bagi 29 PNS yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Seluma. Semua pegawai di tempat pendaftaran CPNS itu sumringah. Antrian mengambil uang hak masing-masing kepada bendahara gaji.

Luar biasa, ternyata para PNS di BKD itu terlihat daftra gajinya begitu besar. Diantaranya Kepala BKD H Budi Hermanto SH MH gaji bersihnya tertulis Rp 5.156.800,-, Sekretaris BKD Julian Zuherwan SSos MSi rp 4.011.300,-, Kabid Pengembangan Karier Drs Hendri Kusyanto Rp 3.571.300,-. Daftar gaji itu merupakan gaji bersih yang di terima, setelah ditambah tunjangan, dikurangi berbagai potongan seperti pajak dan sebagianya.

Proyek Diknas Seluma Rawan Penyimpangan

Kamis, 02 Desember 2010

Hal tersebut diakui anggota Komisi II DPRD Seluma, Drs Sudiman dan Jonaidi SP. Menurut Sudiman, pemeriksaan dimasud yakni bukan seperti pemeriksaan proyek oleh aparat penegak hukum yang mengusut dugaan korupsi.

Melainkan, dewan akan melakukan salah satu fungsinya sebagai lembaga pengawas (controlling). Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan. Karena bila tak diawasi, walau pengelolaan uang negara dilakukan oleh pelaku pendidikan tetap saja diyakini rawan penyimpangan.