H. Zainal: Nanti Kita Beri Sanksi
RBI, BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum berani menghentikan aktifitas bongkar muat batubara di Pulau Tikus. Ini diketahui setelah Pemprov melalui Asisten II, Drs. H. Zainal Abidin yang belum mau memberikan surat kepada Kepala Administrasi Pelabuhan (Adpel) untuk menghentikan segala aktifitas bongkar muat batubara yang mengancam keberadaan pulau kecil tersebut.
Sebelumnya Kepala Adpel Wilayah Bengkulu, Pieter Hendrik Benyamin Fina, SE menyatakan siap menghentikan izin aktivitas kapal bongkar muat batubara di pulau Tikus. Jika ada pihak yang mengirimkan surat dan berani untuk bertanggung jawab. “Bila memberikan surat untuk menghentikan aktivitas di Pulau Tikus, harus melalui rapat dulu. Pihak terkait seperti BLH, Dishubkominfo dan Pelindo harus diikutsertakan,” kata Zainal kepada Radar Bengkulu saat ditemui di kantor Gubernur, Jumat (17/2).
Zainal juga berasalan bahwa pihak Pelindo berjanji dalam bulan juni semua kapal bisa masuk di Pulau Baai. “Kita sudah menggelar rapat dengan Pelindo. Permasalahan aktifitas bongkar muat di Pulau Tikus itu karena kapal bertonase besar tidak bisa masuk di Pulau Baai. Karena dermaga kolamnya masih dangkal. Tapi mereka (Pelindo) berjanji bulan Juni ini pengerukan dermaga kolam Pulau Baai selesai,” kata Zainal.
Zainal berjanji, akan memberikan sanksi setelah kolam dermaga selesai dikeruk tapi kapal masih melakukan aktivitas bongkar muat batubara di pulau Tikus. “Sanksinya apa, kita lihat saja nanti,” elaknya.
Senada juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi, Ir. Ali Berti. Menurut Ali, aktivitas di Pulau Tikus bukanlah hal yang sengaja dilakukan. “Karena banyaknya kapal yang datang, tapi daya di Pulau Baai terbatas, sehingga ada kapal yang harus menunggu (antre) di Pulau Tikus. Jadi memang sifatnya hanya sementara sambil menunggu pengerukan kolam dermaga oleh Pelindo selesai,” ujar Ali.(san)
No comments:
Post a Comment