Berantas Korupsi Jangan Cuma Kata-kata

 Kamis, 02 Desember 2010

JAKARTA (Suara Karya): Pemberantasan korupsi tak cukup hanya dengan kata-kata. Bagaimanapun, Presiden perlu menunjukkan tindakan lebih konkret dan konsekuen, sehingga pemberantasan korupsi tak terkesan setengah hati dan tebang pilih.
Demikian rangkuman pendapat kalangan aktivis gerakan pemberantasan korupsi yang dihubungi secara terpisah, kemarin, di Jakarta, menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di forum Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi.

Mereka adalah Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Ketua Indonesia Budgeting Center (IBC) Arif Nur Alam, Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro, dan Koordinator Riset dan Pembangunan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Fitra M Maulana.
Saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta kemarin, Presiden kembali menyatakan, agenda pemberantasan korupsi harus terus dijalankan karena masih banyak praktik penggelembungan harga dalam pengadaan di instansi pemerintah. Karena itu, Presiden meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian lebih kepada lembaga-lembaga negara yang mengelola keuangan dalam jumlah besar.
Menurut Presiden, kinerja pemberantasan korupsi masih buruk. "Korupsi masih tetap terjadi. Untuk kantong pribadi, negara dirugikan. Masih terjadi suap-menyuap dalam wilayah politik," katanya.
Karena itu, menurut Presiden, pemberantasan korupsi harus berlanjut. "Upaya kita, entah konferensi, penyuluhan, ataupun edukasi, intinya adalah ingin pejabat menyelamatkan agar korupsi tidak dianggap biasa saja," ucapnya.
Presiden juga meminta pencegahan tindak pidana korupsi diefektifkan. Untuk itu, Presiden mengharapkan sistem regulasi dan pengawasan makin didayagunakan.
Menurut Presiden, KPK perlu memberi perhatian kepada lembaga yang mengelola keuangan negara dalam jumlah sangat besar, seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai, juga jajaran badan usaha milik negara (BUMN). Dia mengingatkan, praktik penggelembungan nilai proyek (mark up) masih menggejala. Itu, katanya, harus diperangi.
Presiden juga menekankan bahwa aparat hukum harus bersih dari perilaku buruk dan koruptif. "Kalau ingin sapu lantai yang kotor, sapu dengan sapu yang bersih," ujarnya.
Presiden sempat menyinggung pentingnya peniup peluit (whistle blower) dalam mengungkap kasus korupsi. Dia mengharapkan agar peniup peluit mendapat perlindungan melalui sistem yang baik. Tapi, katanya, pastikan informasi yang disampaikan whistle blower mengandung kebenaran, bukan fitnah.
"Pegang asas praduga tak bersalah dan tegakkan supremasi hukum, yang salahnya besar hukumannya berat dan salah kecil hukumannya ringan, gampang saja," ujar Presiden....

Semoga  KPK segera menyelidiki kasus2 yang ada didaerah seluma Provinsi Bengkulu, dalam beberapa tahun terakhir kasus Korupsi didaerah kami sangatlah marak dan bahkan masyarakat seluma tidak mendapatkan keadilan dan menerima haknya sebagaimana mestinya, kami mohon untuk Pak Presiden dan anggota KPK segera mengatasi masalah ini.....

sumber berita : http://www.ti.or.id/index.php/news/2010/12/02/berantas-korupsi-jangan-cuma-kata-kata