Matah Muaro

Ribuan warga Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu mengikuti ritual matah muaro atau menjebol muara untuk mendapatkan ikan beramai-ramai di muara tersebut, Sabtu (14/1).

Camat Air Periukan Rosdiana di Bengkulu, menjelaskan, ribuan warga yang datang antara lain dari Desa Pasar Ngalam, Kungkai Baru, Tawang Rejo, Sukasari, Lawang Agung, Tais, Babaran, Bukit Peninjauan Satu dan Bukit Peninjauan Dua. "Warga Bengkulu menyaksikan ritual selama ini memiliki kegemaran mencari ikan di muara atau di laut setempat," katanya.

Pejabat Dan 3 Satpol PP Seluma Ditangkap Polda

SELUMA TIMUR – Empat orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Seluma, Rabu (12/1) kemarin diciduk tim dari Subdit Bank dan Cyber Crime Polda Bengkulu didampingi anggota Satreskrim Polres Seluma. Penangkapan ini terkait penyebaran video mesum yang direkam anggota Satpol PP tersebut di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kota. Dari 4 anggota Satpol PP tersebut, dua diantaranya berstatus PNS, yakni Cu (38) yang menjabat sebagai Kabid di Kantor Satpol PP dan NP (27). Sedangkan dua orang lainnya yakni AJ (26) dan MA (26) merupakan tenaga honorer. Keempatnya diciduk di Kantor Satpol PP siang kemarin (11/1) sekitar pukul 12.30 WIB. Dengan menurunkan tim dari Polda Bengkulu sebanyak 6 orang didampingi 4 orang anggota Satreskrim Polres Seluma.

Ribuan Petani Bengkulu Geruduk Kantor Gubernur, Tuntut Reformasi Agraria

Bengkulu, Seruu.com - Ribuan massa petani di Bengkulu menggelar aksi damai di depan kantor Pemprov Bengkulu menuntut reformasi sistem agraria dan meminta pemerintah untuk memberikan hak kelola tanah atas rakyat. "Isu utama kita bawa adalah meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan reformasi total di bidang agraria dan perombakan sistem administrasi pertanahan," kata Koordinator Lapangan Beni Ardiansyah, Kamis (12/1/2012).

Konflik tanah paling marak terjadi di Bengkulu

Kami mengingatkan kepada Pemprov Bengkulu, dengan predikat konflik lahan tertinggi di Indonesia itu, sebaiknya pemberian izin HGU dievaluasi kembali dan petani diberikan harapan untuk hidup. Bengkulu (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Bengkulu mencatat, konflik lahan pertanahan tahun 2011 tertinggi di Provinsi Bengkulu, baru diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah dan Lampung. Petani korban konflik tanah di Bengkulu 2011 mencapai 38 orang dijebloskan ke penjara, di Sulawesi Tengah 20 orang dan Provinsi Lampung 14 orang, kata Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu Zenzi Suhedi, Senin. Ia menjelaskan, sengketa lahan pertanahan di Provinsi Bengkulu antara lain terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengan, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Seluma.

Hakim Tolak Keberatan Bupati Seluma-Bengkulu

INILAH.COM, Jakarta - Majelis Hakim menolak seluruh keberatan pribadi dan kuasa hukum terdakwa korupsi Bupati Seluma, Bengkulu Selatan nonaktif, Murman Effendi. Sebaliknya, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marsudin Nainggolan itu menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Ketua DPC Partai Demokrat di Bengkulu itu sah memenuhi syarat formal dan materiil.

Ali Amra Cuma Dituntut 6 Bulan

SELUMA KOTA – Terlibat dalam kasus bermiliar-miliar yang melibatkan anggota DPRD Seluma, Ali Amra yang juga mantan Direktur Operasional PT. Puguk Sakti Permai (PSP) hanya dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ringannya tuntutan terhadap terdakwa Ali Amra karena dia tidak didakwa dalam kasus korupsi, melainkan dalam kasus penggelapan dana perusahaan PT. PSP. Hal ini terungkap dalam persidangan lanjutan kasus tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Tais, Rabu (14/12) kemarin. Sidang tuntutan dibacakan oleh JPU yang terdiri Fahmilul Amri, SH, Erwin, SH dan Benny Wijaya, SH serta Saut Benhard, SH secara bergantian. Terdakwa dikenakan pasal 374 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Karena tindakan terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan. “Dengan ini menuntut terdakwa hukuman pidana penjara 6 bulan,” kata JPU Fahmilul di persidangan yang diketuai Heru Kuntodewo, SH, MH kemarin.

JPU KPK: Perkara Murman Berbeda Dengan Ali Amra

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan Bupati Seluma, H. Murman Effendi, SH, MH dan penasehat hukumnya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Rabu kemarin (4/1). Serta tetap melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dugaan gratifikasi yang melibatkan Ketua DPD Demokrat Provinsi Bengkulu tersebut. Salah satu bantahan JPU KPK yang menarik atas isi ekspesi Murman, yakni menyebutkan bahwa dakwaan JPU sama dan persis (exeptio letis perdentis atau exeptio subjudin) dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tais Bengkulu dengan terdakwa Ali Amra, SE selaku Direktur Operasional PT. Puguk Sakti Permai (PSP) dan mengandung kekeliruan beracara (error in procdure).