Menag Ingatkan Calon Walikota Tidak Nyogok

RBI, BENGKULU - Menteri Agama Republik Indonesia, Drs.H.Suryadarma Ali, M.Si mengatakan dalam momen pilkada yang akan dilaksanakan di Kota Bengkulu agar tidak menggunakan money politics. Dalam agama Islam hukumnya haram.

Sangat tegas dan jelas dalam Alquran. Karena itu calon yang bersaing maunpun timnya tak melakukan perbuatan terlarang itu. "Haram untuk pemberi dan penerimanya," kata Menteri Agama RI kepada jurnalis usai membuka acara Musyawarah Wilayah I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu di Pondok Pesantren Rodlatul Ulum, Jenggalu, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Minggu (1/7).

Menurut Menteri Agama yang juga Ketua Umum DPP PPP ini jika dalam politik tidak seharusnya melakukan cara-cara dengan menggunakan money politic untuk mendapatkan dukungan masyarakat karena dengan money politic menyebabkan kondisi perpolitikan di negara ini harus berbiaya tinggi.

"Gunakanlah cara-cara yang elegan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Tidak perlu menggunakan money politic. Karena dalam agama menggunakan money politic untuk mendapatkan dukungan masyarakat itu hukumnya haram," kata Menteri Surya Darma Ali.

Bahkan dengan tegas Surya mengatakan terkait dengan perlu tidaknya memfatwakan money politic ini hukumnya haram oleh Majelis Ulama, Menteri mengatakan tidak perlu memfatwakan masalah money politic ini. Sebab berdasarkan Alquran dan hadist melakukan perbuatan dengan menggunakan money politic ini hukumnya haram dan itu telah sangat jelas sekali dalam Alquran. "Saya rasa tidak perlu lagi Fatwa Haram tentang Money Politic ini karena memang telah tergariskan dalam Alquran jika hal tersebut adalah dilarang," ujar Menteri.

Bahkan perbuatan yang menggunakan money politic untuk mendapatkan dukungan masyarakat secara otomatis adalah haram baik pelaku dan penerimanya. Orang yang tukang suap dan yang menyuapnya akan jadi ahli neraka. "Jadi jangan sekali-kali menggunakan cara-cara money politic untuk mendapatkan dukungan masyarakat," demikian Surya.

//DPRD Panggil Ketua Panwaslu

Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Rendra Ginting, SP mengungkapkan akan memanggil Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Bengkulu Drs. Taufik Mantan, M.Si untuk meminta kejelasan dan keterangan mengenai informasi yang beredar jika ketua Panwas diindikasikan tidak melaksanakan kinerjanya.

"Kami akan panggil ketua Panwas Kota Bengkulu untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan mengenai informasi yang berkembang di tengah masyarakat akhir-akhir ini," kata Rendra Ginting Kepada Radar Bengkulu, Minggu (1/7).

Menurut Rendra pemanggilan ketua Panwas ini agar mendapatkan keterangan dan kejelasan dari yang bersagkutan. Sebab jika berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat ada yang mengatakan jika ketua Panwaslu tidak melaksanakan kinerjanya sebagai panwas. Ada yang mengatakan lebih banyak keluar Kota sehingga kinerja panwas terganggu. Rencananya Senin (2/7) baru akan dilayangkan suratnya dan sekitar hari Rabu (4/7) baru akan dilaksanakan pertemuannya.

Sebagai panitia indikasi-indikasi yang berkembang selama ini dan mengatakan jika panwaslu tidak independen lagi dan ada indikasi keterlibatan kepada kandidat tertentu seharusnya itu tidak boleh terjadi. Sebab sebagai pengawas pemilu tidak seharusnya berpihak. Harusnya benar-benar netral dan menjalankan tugasnya sesuai yang telah diamanahkan undang-undang. "Oleh karena itulah kami meminta keterangan resmi ketua Panwaslu Kota Bengkulu agar isu-isu yang berkembang selama ini tidak menjadi bias dan bisa diredam. Jika memang ada indikasi keberpihakannya maka DPRD akan merekomendasikan untuk menggantinya," ujarnya.

Rendra melanjutkan DPRD sebagai pengawas dari kinerja lembaga pemerintah yang mana jika ada permasalahan yang berkembang maka untuk menyelesaikannya adalah menjadi kewajiban DPRD untuk mendapatkan keterangan resminya.

"DPRD sebagai lembaga pengawasan oleh karena itu menjadi hak DPRD untuk memanggil ketua Panwaslu. Harus datang jangan hanya diwakilkan oleh staf karena kepasitas staf dan ketua sangat jauh," demikian Rendra. (hcr)