Murman Effendi Belum Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA – Bupati Seluma Murman Effendi mangkir dari panggilan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/5). Rencananya Ketua DPD Demokrat Bengkulu itu akan menyambangi gedung KPK di Jalan H. Rasuna Said, hari ini (25/5).
{jcomments on}Kendati demikian, Juru Bicara KPK Johan Budi enggan memberikan keterangan terkait tidak hadirnya Murman memenuhi panggilan KPK. Berkali-kali, ponsel yang biasa dihubungi wartawan tidak aktif. Padahal sebelumnya ia berjanji akan memberikan informasi.
Meski tidak hadir di gedung KPK, keberadaan Murman Effendi diketahui sudah berada di Jakarta. Informasi ini diketahui dari beberapa orang dekat Agusrin yang ditemui saat sidang vonis kasus Dispenda Gate Jilid II di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta.

“Kemarin sore (Senin) kami sama-sama naik pesawat sore. Kalau kelihatannya santai saja,” kata orang dekat Agusrin itu, sembari berpesan tidak disebutkan namanya.
Hingga tadi malam, Bupati Seluma Murman Effendi belum bisa dikonfirmasi mengenai ketidakhadirannya di gedung KPK. Termasuk tentang adanya permohonan penundaan jadwal pengadilan, dengan alasan menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Seluma ke-8.
Dilansir sebelumnya surat pemanggilan untuk Murman sudah dilayangkan KPK sejak 20 Mei, melalui surat nomor 578/22/05/2011, tentang Permintaan Keterangan.
Seperti diketahui, secara mengejutkan KPK memanggil seluruh anggota DPRD Seluma terkait dugaan suap guna meloloskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa Lima Tahun Anggaran.
Diduga KPK menilai ada yang janggal dalam pengesahan Perda tersebut karena tidak mengikuti prosedur. Salah satunya meminta izin dari Menteri Keuangan (Menkeu) karena alokasi dana untuk proyek multiyears ini sangat besar, mencapai Rp381 miliar. Sekalipun alokasi anggaran dicicil lima tahun, tetap saja memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Seluma.
Pemenang 26 paket proyek itu pun diketahui merupakan pemenang tunggal yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), yakni PT. PSP. Penetapan dilakukan berdasarkan pengumuman pemenang dengan nomor 19/Pan-Lelang/DPU.SI.M/III/2011, pada 4 Maret 2011. Perusahaan dengan Direktur Joresman itu menang dengan nilai tawaran terkoreksi Rp338,5 miliar.
Dirhan Joyo Tak Setuju Multiyears
Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Seluma yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dirhan Joyo, membantah dugaan suap terhadap 30 anggota dewan Seluma. Anggota dewan dari Dapil 4 (Semidang Alas dan Semidang Alas Maras) ini, mengatakan tidak ada masalah dari pengesahan Perda Multiyears Seluma.
Dirhan Joyo sendiri diperiksa KPK Senin (23/5) lalu. Bersama empat anggota dewan Seluma lainnya, Darsan, Zainal Arifin, Sunarsono dan Drs. Sudiman. ‘’Saya diperiksa mungkin paling sebentar, pukul 13.00-18.15 WIB. Penyidik yang memeriksa empat orang. Awalnya satu orang, kemudian datang tiga orang lagi,’’ungkap Dirhan Joyo.
Dia menegaskan kalau pemeriksaan terkait dengan dugaan uang suap Rp 100 juta per anggota dewan. Dengan tegas, Dirhan mengaku membantah telah menerima, mencairkan dan membelanjakan travel cek tersebut.
‘’Kata penyidik KPK haram memakan uang suap. Saya katakan kalau saya tidak pernah menerima dan mencairkan cek. Apalagi membelanjakannya,’’tegasnya.
Bahkan Dirhan Joyo mengatakan kepada penyidik KPK, sebagian besar gaji bulanannya sebagai anggota dewan digunakannya untuk membantu masyarakat. Sehingga anggota dewan yang sempat masuk nominasi penerima penghargaan Mutiara Bangsa Provinsi Bengkulu tidak begitu lama menjalani pemeriksaan di lembaga penegak hukum super body tersebut.
Dirhan Joyo juga mengatakan di depan KPK bahwa dirinya tidak setuju dengan multiyears dengan nilai Rp 338 miliar tersebut. Karena, di matanya, multiyears tersebut tidak merata di seluruh kecamatan yang ada di Seluma.

SB : http://www.bengkulukota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=223:murman&catid=1:berita-terakhir