Diperiksa KPK, DPRD Seluma "Lumpuh"

BENGKULU- Aktivitas DPRD Seluma, Provinsi Bengkulu seperti lumpuh. Ini lantaran 17 orang dari 30 wakil rakyat di kantor itu diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Bahkan, Jumat (21/5) lalu, tampak hanya seorang anggota DPRD yang masuk kantor, yaitu Gusman Gumanti.

Sedangkan anggota dewan yang lainnya, sebagian menjalani pemeriksaan di KPK. Bagi anggota dewan yang sudah diperiksa, juga tak tampak batang hidungnya. Sedangkan 12 anggota dewan yang belum diperiksa, tak ada kabar.

Diperiksa KPK, Ketua DPRD Seluma 'Menghilang'

SELUMA KOTA - Sejak hari pertama pemeriksaan anggota DPRD Seluma oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (18/5) lalu dalam dugaan suap pengesahan Perda proyek Multiyear Rp 338,5  miliar, hingga saat ini keberadaan Ketua DPRD Seluma, Drs Zaryana Rait tidak diketahui. Dia menghilang dan tak diketahui keberadaan pastinya. Selain itu, Zaryana juga tak dapat dihubungi.

Anggota DPRD Seluma mengakui kehilangan komunikasi dengan sang ketua. Sejak sepuluh hari lalu, tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan Zaryana. Meski beberapa di antaranya sempat bertemu di gedung KPK.

Bupati Seluma Kembali Diperiksa KPK

JAKARTA- Bupati Seluma, Provinsi Bengkulu, Murman Effendi kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bengkulu ini tiba di gedung KPK sekira pukul 10.00 WIB. Dia menumpang mobil Avanza berwarna silver dan menggunakan jaket warna biru. Pada pemeriksaan kedua ini, Murman datang sendiri tak didampingi kuasa hukum. 

Saat ingin diwawancarai Murman yang juga adalah Bupati Seluma ini, memilih diam tak berkomentar dan bergegas masuk gedung KPK.

Murman Effendi Belum Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA – Bupati Seluma Murman Effendi mangkir dari panggilan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/5). Rencananya Ketua DPD Demokrat Bengkulu itu akan menyambangi gedung KPK di Jalan H. Rasuna Said, hari ini (25/5).
{jcomments on}Kendati demikian, Juru Bicara KPK Johan Budi enggan memberikan keterangan terkait tidak hadirnya Murman memenuhi panggilan KPK. Berkali-kali, ponsel yang biasa dihubungi wartawan tidak aktif. Padahal sebelumnya ia berjanji akan memberikan informasi.
Meski tidak hadir di gedung KPK, keberadaan Murman Effendi diketahui sudah berada di Jakarta. Informasi ini diketahui dari beberapa orang dekat Agusrin yang ditemui saat sidang vonis kasus Dispenda Gate Jilid II di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta.

Bupati Seluma Bantah Bagikan Uang

JAKARTA- Setelah diperiksa sekitar tujuh jam oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Seluma, Bengkulu, Murman Effendi,  yang juga Ketua DPD Demokrat Bengkulu, keluar dari gedung KPK.

Didampingi ajudan, Murman membeberkan perihal pemeriksaan KPK. "Tadi saya ditanya seputar penerbitan Perda Nomor 12 tahun 2010," ujarnya singkat.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai tudingan adanya dugaan pemberian uang kepada anggota DPRD Seluma, Murman membantahnya. "Itu tidak sama sekali. Saya tidak pernah lakukan itu," tegasnya.

Agusrin Divonis Bebas, Jaksa Menyatakan Banding

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis bebas Gubernur non-aktif Bengkulu Agusrin Najamudin. Majelis hakim menyatakan Agusrin tidak terbukti melakukan korupsi dana pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

100 Warga Ngalam Siap Mati Pertahankan Kebun

AIR PERIUKAN – Belum tuntas persoalan warga versus PT. Perkebunan Nusantaa (PTPN) VII Talo-Pino, PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan PT. Mutiara Sawit Seluma (MMS), muncul lagi masalah baru. Apa itu? Rencana pengusiran petani di wilayah Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan yang dinyatakan masuk wilayah Cagar Agam (CA).
Tidak kurang 200 hektare kebun sawit warga yang sudah panen dinyatakan masuk wilayah CA. Pemilik kebun sawit tersebut diperbolehkan memanen hinggal tanggal 30 Juni. Setelah itu diminta untuk menebang sendiri batang sawit tersebut atau petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah II yang akan melakukan penebangan. Sesuai dengan isi surat BKSDA No.5/BKSDA-BKL.3/2011 tertanggal 5 April Lalu.